ILMU PENGETAHUAN,TEKNOLOGI DAN KEMISKINAN

TUGAS ILMU SOSIAL DASAR


ILMU PENGETAHUAN,TEKNOLOGI DAN KEMISKINAN

PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL MASYARAKAT PEDESAAN (PERTANIAN)

Agenda kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perekonomian nasinonal sebenarnya sudah dilakukan, hanya masih terkesan tempelan dan setengah hati.  Karena prosesnya banyak terfokus di tingkat mikro (desa dan sekitarnya), namun ketika berhadapan dalam tataran makro menjadi mentah dan sulit untuk mengakses kebijakan yang ada.

                Pertama, aspek sumberdaya manusia.  Keterbatasan sarana komunikasi dan informasi, menimbulkan terjadinya jebakan  bagi masyarakat desa karena pemahaman mereka hanya  di lingkungan sekitar. Pola pikir seperti itu sulit sekali menerima perubahan dan apabila perubahan dipaksakan akan menimbulkan kontra produktif. Lebih-lebih pada program yang sangat sensitif dengan budaya lokal setempat, inovasi baru yang tidak sesuai menimbulkan daya tolak, contoh pada program yang "sensitive gender".  

 Pelatihan di tingkat masyarakat ditekankan pada aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang merupakan proses yang aksi  refleksi untuk pembelajaran bersama. Sumberdaya manusia kreatif dan terampil akan lebih mandiri untuk membuka peluang usaha serta tidak tergantung pada pihak lain. Bagi masyarakat pedesaan yang mayoritas petani dan buruh tani, usaha pertanian tidak terlalu menjanjikan karena ketidakseimbangan antara ratio output dan input produksi. Akhirnya kegiatan "off farm" lebih banyak dilakukan. Kadangkala masyarakat desa tidak siap dengan pilihan ini karena implikasinya sangat tergantung  dengan input dan kualitas produksi serta pemasaran.  Akhirnya banyak pihak yang  harus mengambil peran baik masyarakat, pemerintah, swasta maupun LSM. Kedua, aspek kelembagaan masyarakat. Kelembagaan masyarakat berkaitan dengan wadah yang digunakan untuk proses pemberdayaan masyarakat.

Mengenai pendekatan pemberdayaan masyarakat sebenarnya sudah lama didengungkan sejak dikenalnya perencanaan  bottom up yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Hanya konsepsi ini masih berbeda-beda sesuai dengan kepentingan para pelaku pembangunan. Prinsip pemberdayaan masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam seluruh rangkaian pembangunan.   Pemberdayaan adalah sebagai proses. Keberhasilan proses ini bukan hanya karena faham terhadap pengetahuan dan  ketrampilan menyangkut pemberdayaan dan pembangunan, akan tetapi seluruh  stakeholders (seluruh unsur terkait dalam program)

Ketiga, aspek teknologi dan modal. Kebutuhan masyarakat desa akan teknologi yang sesuai dan modal untuk melakukan usaha sudah disampaikan pada berbagai pihak. Respon positif sudah ada baik dari pemerintah, lembaga keuangan, lembaga donor, swasta, maupun LSM. Kondisi kritisnya adalah bagaimana fasilitas tersebut dapat berkelanjutan di tingkat kelompok sasaran.  Akhirnya pemberian fasilitas tersebut outputnya tidak hanya telah  tersalurkannya bantuan di tingkat kelompok sasaran, melainkan sampai pada tingkat manfaatnya bagi kelompok sasaran. Sekali lagi, membutuhkan sentuhan pemberdayaan masyarakat yaitu berkaitan dengan siapa yang mengelola, bagaimana proses pengelolaannya, mekanisme, sampai pada perhitungan tingkat pengembalian investasi. 

Teknologi tepat guna yang diberikan kepada masyarakat desa dilengkapi dengan proses sosialisasi, penggunaan yang tepat,  perawatan apabila rusak agar tidak hilang begitu saja ketika proyek berakhir. Monitoring dan evaluasi juga tetap dilakukan untuk melihat perkembangan baik dari sisi output, manfaat dan dampaknya. Trade off dengan masuknya teknologi baru adalah munculnya pengangguran di pihak lain karena pengalihan proses dari orang ke mekanis.  Penyiapan lapangan pekerjaan baru akhirnya ikut menjadi paket mengatasi pengangguran yang muncul.  Salah satu kesulitan pelaku usaha di pedesaan adalah keterbatasan modal usaha. 

Beberapa penyebab masyarakat pedesaan (petani)  tidak memiliki ilmu pengetahuan lebih dan teknologi yang menyebabkan masyarakat tetap dibawah garis kemiskinan adalah :

(1) ketidaktepatan bantuan pemerintah antara kebutuhan masyarakat dan bantuan yang diberikan

(2) tidak adanya ketrampilan yang mendukung yang dimiliki masyarakat desa(petani)

(3) tidak ada kegiatan monitoring yang terencana dari pemerintah

 (4) tidak ada kelembagaan di tingkat masyarakat

Belajar dari berbagai kegagalan tersebut, generasi selanjutnya  proyek-proyek mulai dilengkapi dengan aspek lain seperti pelatihan untuk ketrampilan, pembentukan kelembagaan di tingkat masyarakat, keberadaan petugas lapang,  melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

SUMBER

http://www.google.co.id

Nama  : Tuti Liawati

Kelas : 5 KA26

NPM   :17110405